DKPP Proses Lima Aduan Dugaan Pelanggaran Etik KPU RI Terkait Gibran

DKPP memproses lima aduan dugaan pelanggaran etik komisioner KPU RI terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, dengan dua berkas siap disidangkan.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Suasana Gedung KPU RI di Menteng Jakarta Pusat tempat penyelenggara pemilu dilaporkan ke DKPP.
Foto: detikNews

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta Pusat menerima lima aduan dugaan pelanggaran etik anggota KPU RI terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (7/11/2026).

Pemeriksaan perkara etik ini berdampak langsung terhadap legitimasi penyelenggara pemilu serta kepastian hukum tata kelola pemilu di Indonesia. Enam anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dilaporkan atas verifikasi berkas pencalonan tersebut. Publik menaruh perhatian terhadap transparansi proses verifikasi dokumen administrasi calon pemimpin negara agar asas profesionalitas tetap terjaga.

Duduk perkara aduan etik ini bermula dari persoalan keabsahan dokumen persyaratan calon. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan oleh Muhammad Subhan Palal, sehingga memicu desakan pengunduran diri di Jakarta. Putusan kasasi itu membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas milik Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Persoalan tersebut berakar saat Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa pemilu pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran setara tingkat SMA, kendati menolak membatalkan status keterpilihannya.

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, gelombang laporan masyarakat mulai bergulir ke DKPP. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing resmi melaporkan komisioner KPU pada Rabu (14/10/2026). DKPP kemudian memeriksa seluruh berkas laporan sesuai pedoman beracara yang berlaku hingga mengumumkan status penanganan lima aduan tersebut pada Sabtu (7/11/2026).

Dari total lima aduan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang masuk, DKPP mengonfirmasi sebanyak dua aduan telah memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke persidangan. Sementara itu, dua aduan lainnya masih berada dalam tahap verifikasi administrasi. Satu aduan sisanya dinyatakan belum memenuhi kelengkapan syarat administrasi. KPU RI dilaporkan karena diduga menyelundupkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 serta dinilai tidak profesional dalam memverifikasi dokumen syarat pencalonan Gibran.

Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memaparkan status berkas yang tengah ditangani oleh lembaga penegak etik tersebut. "Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Denny Indrayana selaku pihak pengadu menegaskan fokus materi laporan dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan ke DKPP. "Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," kata Denny Indrayana. Atas dugaan pelanggaran tersebut, para pengadu menuntut DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada jajaran komisioner KPU RI serta melarang mereka menduduki jabatan publik.

Komisioner KPU RI teradu, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Aduan etik ini berakar dari penetapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan SMA luar negeri bagi bakal calon yang telah mengantongi kelulusan perguruan tinggi. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menerangkan rumusan pengecualian tersebut dibuat berdasarkan masukan dari kementerian bidang pendidikan. Di tingkat legislatif, dinamika politik sempat bergulir saat Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjalin komunikasi informal terkait keabsahan dokumen ijazah, sementara Pimpinan Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan kesiapan berdialog.

Sebagai langkah berikutnya, DKPP melimpahkan dua aduan yang telah memenuhi syarat materiil ke bagian persidangan untuk segera disidangkan. Selain itu, DKPP melanjutkan proses verifikasi administrasi dan materiil terhadap sisa laporan lainnya sesuai dengan mekanisme pedoman beracara.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional