NasionalPolitik

MA Batalkan Penyetaraan Ijazah Gibran, Penggugat Desak Mundur di Jakarta

Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran melalui putusan kasasi, memicu desakan pengunduran diri di Jakarta.

RRedaksi Bengkulunow
··2 menit baca
Suasana desakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran usai putusan kasasi Mahkamah Agung di Jakarta.
Foto: Kompas.com

Penggugat Muhammad Subhan Palal mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur di Jakarta, Senin (2/11/2026), usai Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.

Putusan pembatalan tersebut memicu dinamika politik antarpartai di DPR terkait wacana pemakzulan atau pergantian Wakil Presiden RI. Sejumlah fraksi di parlemen mulai menjalin komunikasi guna menentukan sikap resmi atas keabsahan dokumen pendidikan tersebut.

Sengketa ini bermula saat Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa pemilu pada Selasa, 6 Oktober 2026. Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, tetapi menolak membatalkan status keterpilihannya. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal. Putusan kasasi tersebut resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Menanggapi putusan itu, Subhan Palal menyurati Presiden Prabowo Subianto serta memberi tenggat waktu selama 60 hari. Penggugat suket ijazah Gibran Muhammad Subhan Palal menyampaikan sikapnya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Subhan menegaskan, "Saya selaku penggugat ingin langsung menggunakan Pasal 8 ayat (2). Bahwa dalam waktu 60 hari tidak dilaksanakan itu, maka saya sudah menghitung hari untuk mengusir wakil presiden dari Istana,"

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana juga menyiapkan lima jalur tindak lanjut atas putusan kasasi tersebut. Denny mendorong pembentukan Hak Menyatakan Pendapat di DPR usai masa reses parlemen berakhir. Denny Indrayana menyatakan, "Enggak usah terlalu rumit berpikirnya, pemecatan Gibran Rakabuming Raka yang diawali dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Artinya, partai-partai mestinya menunjukkan bagaimana mereka tunduk dan patuh pada aturan konstitusi bernegara,"

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai menjalin komunikasi informal pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Komunikasi tersebut membahas aspirasi keabsahan dokumen pendidikan Gibran saat masa reses. Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR RI menyatakan siap berdialog dengan kedua partai tersebut.

Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Kemendikdasmen. Sementara itu, mekanisme kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden serta pengisiannya diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Masa reses DPR RI sendiri sedang berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada 9 November 2026.

Denny Indrayana berencana melaporkan Kemendikdasmen ke Ombudsman pekan ini atas dugaan maladministrasi penahanan transkrip nilai UTS Insearch. Fraksi-fraksi di parlemen juga menunggu masa reses DPR berakhir pada 9 November 2026 untuk melihat inisiasi Hak Menyatakan Pendapat. Selain itu, Mahkamah Agung dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan detail putusan kasasi.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional