NasionalPolitik

Massa ARM Demo di Depan Istana Wapres Jakarta Pusat Tuntut Pemakzulan Gibran

Massa Aliansi Rakyat Menggugat berdemonstrasi menuntut pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor Sekretariat Wapres, Jakarta Pusat.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Massa Aliansi Rakyat Menggugat membawa mobil komando di depan gerbang Istana Wapres Jakarta Pusat.
Foto: detikNews

Sekitar 30 orang massa Aliansi Rakyat Menggugat berdemonstrasi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin (9/11/2026).

Arus aspirasi politik mendesak pemakzulan wakil presiden tersebut mengemuka di gerbang istana tanpa menimbulkan penutupan layanan publik. Aksi ini menjadi sorotan warga karena mengangkat polemik keabsahan dokumen pendidikan pemimpin negara ke ruang terbuka di pusat pemerintahan ibu kota.

Duduk perkara aksi bermula dari sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Muhammad Subhan Palal pada Jumat, 30 Oktober 2026. Putusan kasasi MA tersebut resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Perkara ini berakar dari putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 6 Oktober 2026, ketika mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, meski menolak membatalkan keterpilihannya. Usai putusan kasasi, Subhan Palal menyurati Presiden Prabowo Subianto dengan tenggat 60 hari berlandaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 untuk merespons kekosongan jabatan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mendorong pembentukan Hak Menyatakan Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat serta berencana melaporkan kementerian ke Ombudsman terkait transkrip nilai UTS Insearch. Komunikasi informal juga sempat terjalin antarfraksi seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan tanggapan dari pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia.

Pada Senin sekitar pukul 14.12 WIB, massa Aliansi Rakyat Menggugat tiba di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia di Jalan Kebon Sirih. Demonstran datang membawa mobil komando beserta poster tuntutan pemakzulan wapres. Para orator bergantian menyampaikan orasi di atas mobil komando dengan mendasarkan tuntutan mereka pada putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga sore hari pukul 16.41 WIB, sekitar 30 orang demonstran masih bertahan dan melakukan aksi menari di depan gerbang istana.

Pengamanan di sekitar lokasi aksi berlangsung tanpa penebalan pengamanan istana. Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 73 personel polisi bersama Pasukan Pengamanan Presiden untuk mengamankan demonstrasi secara persuasif. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Polisi Akhmadi menegaskan pendekatan yang diambil aparat di lapangan. Kompol Akhmadi menyatakan, "Personel kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum."

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar merespons aksi tersebut dengan membuka pintu istana. Pihak istana mempersilakan membuka gerbang istana untuk mengajak massa berdialog langsung serta menegaskan sikap tetap menghormati aspirasi masyarakat. Al Muktabar secara langsung keluar dari gedung istana untuk menemui para pengunjuk rasa dan mengajak mereka masuk ke ruang audiensi. Namun, massa Aliansi Rakyat Menggugat menolak tawaran Istana Wapres untuk masuk berdialog tatap muka dengan Gibran, lalu memilih melanjutkan orasi di jalanan.

Al Muktabar menjelaskan niat pihak kepresidenan dalam memfasilitasi aspirasi massa pengunjuk rasa secara langsung di dalam kantor. Plt Seswapres Al Muktabar mengatakan, "Tadi beliau sudah mempersilakan membuka pintu gerbang untuk saudara-saudara kita hadir bersama dalam rangka berdialog yang tentu lebih enak penyampaian aspirasinya."

Unjuk rasa di depan gerbang istana ini bertepatan dengan masa akhir reses DPR RI yang selesai sehari setelah unjuk rasa digelar. Aspirasi pemakzulan saat ini masih bergulir dalam tahap pembahasan informal lintas fraksi di parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pembicaraan antarfraksi tersebut masih berlangsung informal karena parlemen belum memasuki masa sidang, sementara fraksi-fraksi menginginkan pembahasan resmi dalam forum mekanisme ketatanegaraan.

Sebagai langkah berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung secara resmi melalui mekanisme persidangan parlemen setelah masa reses berakhir.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional