NasionalPolitik

DPD dan DPR Ajukan Figur Calon Wapres Pengganti Gibran di Jakarta

Aspirasi figur calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka bermunculan dari DPD dan PKB untuk diajukan Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Suasana pembahasan usulan nama calon wakil presiden pengganti di kompleks parlemen Republik Indonesia.
Foto: detikNews

Aspirasi figur calon Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka bermunculan di DKI Jakarta pada Jumat (13/11/2026) untuk diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Proses pengisian jabatan ini penting bagi seluruh warga negara karena menentukan kepemimpinan nasional tingkat wakil presiden. Sosok terpilih nantinya bertugas mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan tahun 2029. Pengisian posisi strategis ini memastikan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat eksekutif pusat setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Duduk perkara bermula saat kursi wakil presiden mengalami kekosongan. Bengkulunow sebelumnya memberitakan aksi sekitar 30 orang massa Aliansi Rakyat Menggugat berdemonstrasi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Demonstrasi tersebut menuntut pemakzulan wakil presiden berdasarkan sengketa hukum di pengadilan. Rentetan peristiwa berlanjut pada 12 November 2026 ketika Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR RI. Penyerahan surat berhenti tersebut secara resmi mengakibatkan kursi jabatan wakil presiden lowong.

Menyikapi kekosongan jabatan tersebut, aspirasi pertama datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Surabaya pada Jumat, 13 November 2026. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan masukan dari 152 senator anggota Kelompok DPD di MPR RI yang memiliki hak suara. Ahmad Nawardi menegaskan aspirasi para senator yang menginginkan figur wakil presiden berpihak kepada daerah di seluruh Indonesia. Ahmad Nawardi mengatakan, "Kita akan memilih sosok yang pro daerah," seraya mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak salah memilih pendamping selama tiga tahun ke depan.

Aspirasi lain mengemuka di Mataram pada Jumat, 13 November 2026, melalui kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga menjabat Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat Lalu Hadrian Irfani menyatakan kader partainya menyodorkan nama Muhaimin Iskandar. Dorongan tersebut muncul dari aspirasi kader partai seraya menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto. Mengenai pengajuan figur tersebut, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, "Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB sendiri, ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya ya,".

Terdapat perbedaan informasi mengenai batas waktu penentuan figur pengganti wakil presiden setelah terjadinya kekosongan jabatan. Media SUARANTB.com memberitakan Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menentukan dan mengirimkan dua nama cawapres ke MPR menurut Lalu Hadrian. Sementara itu, media Kompas.com dalam kolom opininya menuliskan bahwa batas waktu paling lambat bagi MPR untuk memilih wapres dari dua calon usulan presiden adalah 60 hari berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan bersikap sami'na wa atho'na terhadap apa pun keputusan ketua umum serta tetap menghormati hak dan mekanisme konstitusional Presiden. Partai politik tersebut menghormati seluruh kewenangan konstitusional yang berada di bawah wewenang presiden.

Pengisian jabatan kosong ini berlandaskan pada aturan ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Konteks Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden oleh MPR dari dua calon yang diajukan presiden saat terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan ketatanegaraan ini mulai berjalan setelah Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026.

Sebagai langkah berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti ke MPR RI. Setelah usulan nama diserahkan, MPR RI menyelenggarakan sidang pemilihan untuk menetapkan satu nama wakil presiden pendamping Prabowo Subianto hingga 2029.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional