NasionalPolitik

DPR RI Proses Usulan Pemakzulan Gibran di Jakarta Usai Didukung 120 Anggota

Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Senayan, Jakarta.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Pimpinan DPR RI memproses usulan berkas Hak Menyatakan Pendapat pemakzulan wakil presiden di Senayan Jakarta.
Foto: detikNews

Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen Senayan, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Langkah pemakzulan ini berdampak langsung terhadap stabilitas kepemimpinan nasional karena berpotensi memicu kekosongan kursi wakil presiden. Jika proses pemakzulan berlanjut atau pengunduran diri terlaksana, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar mekanisme pemilihan wakil presiden baru. Proses suksesi tersebut akan mengubah konfigurasi jalannya pemerintahan pusat serta menyita perhatian publik di seluruh Indonesia.

Duduk perkara persoalan ini berawal ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA luar negeri milik Gibran dalam pertimbangan putusannya. Menyusul perkara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan seorang warga bernama Subhan dan resmi membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran melalui putusan kasasi yang memicu desakan pengunduran diri di Jakarta. Setelah putusan pembatalan tersebut bergulir, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat administratif sebagai wakil presiden. Situasi memuncak saat Gibran bertemu Presiden Prabowo pada 10 November 2026 untuk mengabarkan niat pengunduran dirinya. Setelah pertemuan itu, ratusan wakil rakyat melayangkan usulan resmi ke pimpinan dewan.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tersebut kini didukung oleh 120 wakil rakyat dari lintas fraksi di parlemen. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengirimkan dukungan terbanyak dengan 28 orang anggota. Fraksi Partai NasDem menyusul dengan menyertakan 19 orang anggota dewan. Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing menyumbang 18 orang pengusul. Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebanyak 14 orang turut menandatangani berkas usulan pemakzulan tersebut.

Dukungan terhadap usulan pemakzulan tersebut juga datang dari unsur partai pendukung pemerintah lainnya. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing menyumbang 11 orang anggota dewan dalam daftar tanda tangan. Selain itu, 1 orang anggota dewan berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Jumlah keseluruhan 120 pengusul tersebut telah melampaui ketentuan syarat minimal 25 anggota dewan untuk mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat. Aturan pengajuan usulan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pimpinan parlemen telah mengonfirmasi kelengkapan berkas usulan hak menyatakan pendapat tersebut dan siap memprosesnya ke tingkat pimpinan dewan. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan berkas tersebut akan segera digulirkan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Saan Mustopa menyatakan, "Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus"

Setelah melewati pembahasan pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), draf pemakzulan akan langsung dibawa menuju forum tertinggi pengambilan keputusan di parlemen. Saan Mustopa menegaskan, "Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan"

Mengenai usulan pemakzulan di DPR, Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Namun, Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto kendati masih ingin memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan dengan disebut tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan oleh Gibran.

Secara yuridis, gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Ketentuan mengenai pengunduran diri wakil presiden maupun pengusulan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota legislatif berakar pada aturan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU MD3. Dalam kerangka hukum tersebut, panitia khusus DPR memiliki batas waktu maksimal kerja selama 60 hari. Jangka waktu 60 hari itu juga menjadi tenggat maksimal bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna dalam memilih wakil presiden baru.

Sebagai langkah berikutnya, pimpinan DPR membawa berkas usulan HMP ke agenda rapat pimpinan serta rapat Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, DPR menjadwalkan pembacaan dan tindak lanjut pengesahan usulan HMP pemakzulan tersebut dalam rapat paripurna dewan pada Kamis, 12 November 2026.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional