NasionalPolitik

Sebanyak 120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Pemakzulan Wapres Gibran di Jakarta

Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen Jakarta.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Ruang rapat Komisi VIII DPR RI Kompleks Parlemen di Jakarta Pusat
Foto: BBC

Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Langkah politik anggota dewan ini membuka proses resmi pemakzulan wakil presiden di parlemen yang dapat mengubah susunan kepemimpinan nasional. Keputusan tersebut berdampak luas pada kepastian arah jalannya pemerintahan pusat bagi seluruh warga Indonesia.

Mengenai duduk perkara kasus ini, polemik panjang terkait keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah Gibran Rakabuming Raka telah mencuat sejak tahapan Pemilihan Presiden 2024. Dokumen pendidikan tersebut dinilai cacat hukum dan dianggap sebagai dugaan perbuatan tercela. Bengkulunow sebelumnya memberitakan DPR RI memproses usulan pemakzulan Gibran di Jakarta usai didukung 120 anggota dewan setelah beredarnya putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan. Menindaklanjuti polemik itu, perwakilan pengusul menggalang tanda tangan hingga mencapai 120 orang dan menyerahkan dokumen usulan secara langsung kepada pimpinan DPR RI di Senayan.

Terkait identitas pimpinan DPR yang menerima berkas, terdapat perbedaan pengejaan nama dalam laporan media. Media BBC menuliskan nama Saan Mustofa, sedangkan Jambi Independent mencantumkan ejaan Saan Mustopa. Pimpinan dewan menyatakan menerima dokumen usulan tersebut dan memastikan berkas diproses sesuai tata tertib parlemen. Mengenai penyerahan berkas itu, Saan Mustopa menyatakan, "Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat."

Jumlah pengusul usulan Hak Menyatakan Pendapat ini berasal dari delapan fraksi berbeda di DPR RI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyumbang dukungan terbanyak dengan 28 orang anggota dewan. Fraksi Partai NasDem menyusul dengan mengirimkan 19 orang anggota. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing menyertakan 18 orang pengusul. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan sebanyak 14 orang anggota.

Dukungan terhadap usulan pemakzulan tersebut juga datang dari tiga fraksi lain di parlemen. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing menyertakan sebanyak 11 orang anggota dewan dalam daftar pengusul. Selain itu, Fraksi PAN menyertakan 1 orang anggotanya. Akumulasi sebanyak 120 anggota dewan tersebut telah melampaui ambang batas minimal 25 anggota dewan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Usulan pemakzulan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran etik dan hukum terkait syarat pencalonan. Terkait dugaan pelanggaran tersebut, Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan, "Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001."

Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Berdasarkan konteks ketentuan UU MD3, usulan Hak Menyatakan Pendapat memerlukan dukungan minimal 25 anggota DPR agar dapat diajukan. Mekanisme ini selanjutnya membutuhkan persetujuan minimal dua per tiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna berkuorum dua per tiga. Apabila rapat paripurna memberikan persetujuan, DPR RI dapat membentuk panitia khusus sebelum perkara diteruskan menuju tahap pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai langkah berikutnya, pimpinan DPR menjadwalkan pembawaan dan pembacaan berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut ke dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Apabila rapat paripurna menyetujui usulan tersebut dengan pemenuhan syarat kuorum serta dukungan minimal dua per tiga suara, DPR akan segera membentuk panitia khusus lintas fraksi guna melakukan pengkajian lebih lanjut.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional