NasionalPemerintahan

ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,69 Miliar di Jakarta

ICW menyoroti delapan paket pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia di Jakarta.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Aktivitas pemaparan ICW mengenai data kontrak pengadaan jasa pemengaruh pemerintah di Jakarta.
Foto: Kompas.com

Indonesia Corruption Watch menyoroti delapan paket pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14.696.955.002 dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pengadaan jasa pemengaruh ini menyerap anggaran negara sebesar Rp14,69 miliar di tengah agenda efisiensi belanja publik pemerintah. Dana publik tersebut dialokasikan untuk pembuatan materi konten media sosial serta jasa kehadiran figur publik pada kegiatan kementerian. Pada saat yang sama, alokasi anggaran daerah mengalami tekanan pemotongan yang cukup besar. Pagu transfer ke daerah pada 2026 tercatat turun sebesar Rp171 triliun hingga menjadi Rp693 triliun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Alokasi belanja pemengaruh ini dinilai mengabaikan situasi pengetatan anggaran yang dihadapi berbagai daerah.

Duduk perkara bermula saat Presiden melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Selang beberapa bulan kemudian, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran belanja negara secara nasional sebesar Rp306,69 triliun. Namun, penelusuran realisasi pengadaan barang dan jasa kementerian menunjukkan anggaran promosi media sosial tetap berjalan. Indonesia Corruption Watch kemudian merilis temuan delapan paket pengadaan jasa pemengaruh kepada badan usaha milik figur publik tersebut pada Senin, 9 November 2026.

Indonesia Corruption Watch menemukan data pengadaan tersebut dari penelusuran realisasi belanja kementerian dan lembaga tahun 2023 hingga 2026. Seluruh informasi dihimpun melalui portal INAPROC yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan jasa tersebut direalisasikan menggunakan mekanisme pembelian elektronik atau e-purchasing serta pengadaan paket kehadiran acara. Menurut ICW, transaksi tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran belanja negara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Proyek pengadaan dinilai tidak memiliki tolok ukur efektivitas kerja yang jelas. Selain itu, perumusan spesifikasi pengadaan diduga mengarah kepada penyedia jasa tertentu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tercatat memberikan lima paket kontrak pengadaan jasa melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Total nilai kontrak dari lima paket pengadaan di kementerian ini mencapai angka Rp3,9 miliar. Dari jumlah tersebut, satu paket ditujukan khusus untuk event attendance atau jasa kehadiran acara senilai Rp2,52 miliar. Selain membiayai kehadiran fisik dalam acara, Kemendikbudristek juga mengalokasikan anggaran penayangan konten promosi daring. Kementerian mengeluarkan dana sebesar Rp575,65 juta untuk pengadaan penayangan Instagram Story pada akun media sosial @raffinagita1717.

Pengadaan serupa berlanjut di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai anggaran yang lebih besar. KKP membelanjakan dana sebesar Rp10,8 miliar untuk tiga paket pengadaan jasa pemengaruh sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Delapan paket pengadaan pada dua kementerian tersebut secara keseluruhan bernilai Rp14.696.955.002 dan diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan profil perusahaan, sebanyak 99,1 persen kepemilikan saham PT Rans Animasi Indonesia dikuasai oleh PT Rans Entertainment Indonesia. Entitas usaha hiburan ini diketahui terafiliasi langsung dengan Raffi Ahmad.

Belanja jasa pihak ketiga ini memicu kritik karena Kemendikbudristek dan KKP sebenarnya telah didukung fasilitas komunikasi internal. Kedua kementerian tercatat telah memiliki biro hubungan masyarakat, pengelola media sosial resmi, dan sarana komunikasi publik mandiri. Seluruh operasional komunikasi kedinasan tersebut sudah didanai secara rutin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Catatan pengadaan juga memperlihatkan linimasa kontrak belanja di lingkup kementerian kelautan. Tiga paket pengadaan di KKP bernilai masing-masing sekitar Rp3,6 miliar dicatat sesudah pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Raffi Ahmad dan manajer Prio Bagja Anugrah belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Merespons temuan belanja promosi tersebut, ICW mendorong kementerian terkait membuka Kerangka Acuan Kerja secara transparan kepada publik. Lembaga pengawas korupsi ini meminta pemerintah mempublikasikan seluruh dokumen pembayaran riil yang telah dikeluarkan. ICW juga mendesak transparansi metode penetapan Harga Perkiraan Sendiri yang digunakan dalam pengadaan. Selain itu, kementerian diminta membeberkan indikator keberhasilan belanja pemengaruh tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional