RANS dan KKP Klarifikasi Pengadaan Jasa Pemengaruh Rp14,69 Miliar di Jakarta
PT RANS Entertainment Indonesia Tbk dan KKP mengklarifikasi pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,69 miliar setelah disorot ICW di Jakarta.

Manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi pengadaan jasa pemengaruh bernilai Rp14.696.955.002 temuan Indonesia Corruption Watch di Jakarta, sejak 10 November hingga 12 November 2026.
Sorotan terhadap proyek ini memberi kejelasan kepada publik mengenai penggunaan dana belanja promosi negara. Masyarakat dapat mengawasi akuntabilitas pengelolaan anggaran kementerian sekaligus memantau potensi benturan kepentingan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Duduk perkara persoalan ini berawal dari penelusuran Indonesia Corruption Watch terhadap realisasi belanja kementerian. Bengkulunow sebelumnya memberitakan delapan paket pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia di Jakarta. Berdasarkan kronologi, Indonesia Corruption Watch merilis temuan delapan kontrak pengadaan jasa pemengaruh kementerian tersebut pada Senin, 9 November 2026. Kontrak itu disorot karena melibatkan perusahaan milik figur publik Raffi Ahmad yang telah berstatus sebagai pejabat negara. Sehari berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menelaah laporan tersebut pada Selasa malam, 10 November 2026. Selanjutnya, manajemen perseroan memberikan keterbukaan informasi pada Rabu, 12 November 2026.
Indonesia Corruption Watch sebelumnya menyoroti delapan paket kontrak pengadaan jasa publikasi di dua kementerian dengan nilai total mencapai Rp14.696.955.002. Lembaga pengawas korupsi itu menilai pengadaan tersebut memicu pemborosan belanja promosi saat pemerintah pusat menerapkan pengetatan anggaran. Kontrak itu juga dicurigai memuat konflik kepentingan karena disepakati setelah Raffi Ahmad menduduki jabatan publik. Menanggapi tudingan itu, Manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk menyampaikan sanggahan tertulis mengenai kepatuhan hukum perusahaan. Manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk menegaskan, "Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,".
Perusahaan menjelaskan bahwa penetapan nilai kerja sama telah memakai commercial rate card resmi yang berlaku umum. Manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk menerangkan, "Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya,". Kerja sama tersebut menghasilkan sebanyak 150 output konten kreatif yang dibuat untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kebudayaan. Rangkaian konten promosi multiplatform tersebut menghasilkan jumlah kumulatif penayangan sebanyak 52,6 juta kali di kanal digital.
PT RANS Entertainment Indonesia Tbk menyatakan pengadaan dilakukan profesional sesuai aturan dan harga mengacu pada commercial rate card umum untuk membiayai produksi serta logistik. Perusahaan juga membantah adanya konflik kepentingan karena bisnis tersebut telah dirintis sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai pejabat publik. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan menerima kritik publik sebagai bahan evaluasi komunikasi kedinasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa strategi komunikasi multiplatform dipilih berbasis indikator terukur seperti tingkat keterlibatan atau engagement serta jangkauan audiens masyarakat.
Pengadaan barang dan jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah senilai Rp14,69 miliar tersebut menjadi perbincangan karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran belanja seremonial dan publikasi sebesar Rp306,69 triliun. Di sisi lain, Raffi Ahmad telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Posisi jabatan publik tersebut yang memicu sorotan lembaga swadaya masyarakat terhadap kesepakatan kontrak promosi pemerintah dengan unit usaha miliknya.
Sebagai langkah berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah temuan pengadaan jasa pemengaruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi serta kewenangan penanganan. Selain itu, institusi terkait disarankan mengevaluasi seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pekerjaan.
Berita terkait
- ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,69 Miliar di Jakarta11 Nov 2026, 08.45 WIB