NasionalPemerintahan

Prabowo Benahi Belanja Barang dan Jasa di Palu demi Hemat Anggaran Rp400 Triliun

Presiden Prabowo Subianto berencana memusatkan sistem belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menghemat potensi kebocoran anggaran Rp400 triliun.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait penataan sistem belanja barang dan jasa di Kota Palu.
Foto: detikFinance

Presiden RI Prabowo Subianto berjanji membenahi sistem belanja barang dan jasa pemerintah guna menghemat anggaran Rp400 triliun di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Kebijakan pembenahan ini berdampak langsung pada operasional seluruh kementerian, lembaga, dan lebih dari 500 pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah akan mengarahkan seluruh instansi untuk beralih menggunakan sistem belanja terpusat. Langkah tersebut diambil karena sistem pengadaan sebelumnya dinilai tidak efisien akibat berjalan sendiri-sendiri pada tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Pola pengadaan yang terpisah selama ini memicu terjadinya penggelembungan harga serta menciptakan rentang variasi harga yang lebar pada barang kebutuhan pemerintah. Melalui penataan belanja, alokasi anggaran negara ditargetkan menjadi lebih tertib dan terkendali.

Duduk perkara penataan ini bermula dari temuan ketidakefisienan belanja negara yang terus berulang dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden Prabowo Subianto membeberkan potensi pemborosan anggaran belanja pemerintah sebesar Rp480 triliun di Kota Jakarta Pusat pada Rabu (11/11/2026). Dalam laporan tersebut, belanja pengadaan barang dan jasa memakan porsi sekitar sepertiga nilai anggaran pendapatan dan belanja negara, namun puluhan persen anggaran hangus karena instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa kekuatan pembelian berskala besar. Presiden menerima laporan adanya indikasi kebocoran anggaran belanja barang dan jasa negara hingga sekitar 30 persen. Kepala negara kemudian menyoroti praktik pengadaan terpisah di ratusan daerah dan puluhan kementerian yang memicu disparitas harga barang dan obat. Prabowo kemudian menegaskan rencana pemusatan pengadaan barang dan jasa serta agenda pengumpulan seluruh kepala daerah ke dalam satu forum koordinasi nasional.

Berdasarkan data pemerintah, perkiraan total belanja barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp1.200 triliun. Sekitar 30 persen dari total nilai belanja negara tersebut diperkirakan hangus akibat penggelembungan harga serta tindak pidana korupsi. Kondisi pengadaan yang berjalan terpisah di ratusan kabupaten dan kota menyebabkan pembelian barang yang sama memiliki harga yang sangat berbeda di setiap wilayah.

Terkait kebocoran anggaran tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pernyataan langsung mengenai evaluasi pos belanja negara. Prabowo Subianto mengatakan, "Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi."

Melalui pembenahan menyeluruh, potensi penghematan anggaran yang dapat diraih negara diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Pemerintah berencana merasionalkan sistem pengadaan lewat skema pembelian terpusat agar seluruh instansi memperoleh spesifikasi, mutu, dan patokan harga yang seragam. Penghitungan pemerintah menunjukkan bahwa perkiraan penghematan anggaran yang dapat dicapai melalui sistem pembelian terpusat berada pada kisaran 40 persen.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan integrasi belanja tersebut secara terperinci. Prabowo Subianto menyampaikan, "Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira."

Pemerintah daerah dan kementerian belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Presiden sebelumnya menyoroti potensi kebocoran APBN dan estimasi kerugian belanja pengadaan mencapai ratusan triliun rupiah di hadapan forum partai politik. Di samping penataan efisiensi anggaran belanja pengadaan, seluruh program kerja pemerintah juga diklaim merujuk pada 17 sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mempercepat program pengentasan kemiskinan di tanah air.

Sebagai langkah berikutnya, Presiden akan mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati guna mengoordinasikan penataan belanja anggaran. Pemerintah selanjutnya akan menerapkan rasionalisasi pengadaan barang dan jasa menjadi sistem belanja terpusat bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional