Presiden Prabowo Beberkan Potensi Pemborosan Belanja Rp480 Triliun di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto membeberkan potensi pemborosan belanja barang dan jasa Rp480 triliun serta mendorong pembentukan badan pengadaan tunggal.

Presiden Prabowo Subianto membeberkan potensi pemborosan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah Rp480 triliun di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
Anggaran negara yang berpotensi dihemat hingga ratusan triliun rupiah tersebut akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan kelaparan warga. Langkah ini disiapkan untuk memastikan alokasi belanja negara dapat menjangkau masyarakat miskin serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Laporan ini bermula ketika Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan tata kelola belanja barang dan jasa APBN kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari laporan itu, estimasi sepertiga nilai APBN atau Rp1.200 triliun dialokasikan khusus untuk pos belanja barang dan jasa pemerintah. Namun, perkiraan porsi belanja barang dan jasa yang hangus mencapai 40 persen akibat ketidakefisienan. Nilai potensi belanja yang hangus itu mencapai Rp480 triliun atau diperkirakan ekuivalen 30 miliar dolar. Di luar itu, kalangan ekonom juga memperkirakan kebocoran kekayaan nasional dan APBN mencapai 30 persen setiap tahun.
Presiden Prabowo Subianto memaparkan data tersebut saat berpidato pada perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Presiden mendorong perubahan sistem pengadaan yang terfragmentasi karena instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan kekuatan pembelian berskala besar. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, "Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga. Dan beliau hitung dari belanja barang ini 40 persen hangus." Prabowo menjelaskan penghematan dapat terjadi bila sistem belanja disatukan. Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan, "Kalau nanti kita belanja satu badan, tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan, kita bisa menghemat mungkin 40 persen yang dilaporkan LKPP."
Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pengada barang dan jasa belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Pemberitaan mengenai pidato ini memuat perbedaan fokus materi pada media massa. ANTARA News menyoroti komitmen pemerintah menjalankan program sederhana berlandaskan 17 agenda global SDGs PBB yang menargetkan penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu, Aktual.com menyoroti potensi kebocoran anggaran belanja pengadaan Rp480 triliun dan rencana pembentukan satu badan belanja. Pemerintah menjelaskan angka Rp480 triliun merupakan estimasi potensi pemborosan dalam pengadaan, bukan temuan kerugian negara dari audit resmi. Terkait tata kelola, pemerintah sebelumnya memang merencanakan konsolidasi pengadaan serta peningkatan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Pemerintah ke depan berencana mengonsolidasikan proses pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke dalam satu badan pengadaan tunggal. Pengonsolidasian belanja melalui satu badan pengadaan ini ditujukan agar harga barang menjadi seragam dan efisien di seluruh tingkatan pemerintahan.
Berita terkait
- Prabowo Benahi Belanja Barang dan Jasa di Palu demi Hemat Anggaran Rp400 Triliun15 Nov 2026, 08.45 WIB